Demo Kades di Wajo, Perpres Nomor 104 Kebiri Program Desa

Para Kades lakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Wajo, ( foto Muhlis)

 WAJO, INFOCHANELNASIONAL.COM---Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ( APDESI) Kabupaten Wajo, melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Wajo, terkait Perpres Nomor 104  tentang rincian APBN 2022 yang mengakomodir BLT masuk 40% dari Dana Desa ( DD) yang dianggap menabrak sistem perencanaan program desa yang berjalan. Kamis, (16/12/2021) pukul 11.00 wita.

Ketua APDESI Kabupaten Wajo, Andi Page,  menjelaskan bahwa keadaan desa berbeda  namun ada kesamaan sedikit, kalau Perpres Nomor 104 dipaksakan yang mengatur 40% harus yang  diglontorkan ke BLT ujung-ujungnya şalah sedikit  disuruh mengembalikan dana  jika tidak sesuai , karena yang berhak mendapat  jelas warga miskin. " Masa kami mau disandra dengan aturan itu," kata Andi Page

Sementara Kades  Tosora, Asri Prasat, kalau  merasa  pembangunan desa bisa  terhambat, dan meman wajib warga miskin  mendapatkan bantuan  tapi bagaimana jika warga kami tidak capai 40 % warga miskin, bebernya

" Seharusnya desa  harus ditunjang  jyga dengan  bantuan  UMKM dan pembangunan Visik yang jugà sangat dinantikan masyarakat . Dan tolong pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi kami terkait Perpres  Nomor 104 itu," pinta Asri Prasat.

Sementara Desa Pakkanna, Wikra Wardana, juga berharap  kalau  Penerbitan Perpres 104 harusnya dibarengi dengan peraturan  Kementerian Keuangan, karena seakan terjebak dengan dua aturan. "Kami  para Kepala Desa  minta dijembatani keberadaan kami maupun lewat pemerintah dan DPRD Wajo atas aspirasi kami, agar bisa cepat mendapat jawaban," pintanya. 

Andi Page meminta agar secepatnya memenuhi tuntutan APDESI, jika  tidak ada perubahan memohon  kepada  Bupati  Wajo atau pemerintah memberikan perlindungan hukum jika  ada warga yang bukan orang miskin mendapatkan BLT, karena pasti ada juga warga yang pura- pura miskin, tuturnya

Ketua Tim Penerima aspirasi , H.Sudirman Meru, mengatakan kalau  Surat  APDESI sudah sangat bagus namun lebih bagus lagi jika membuat  surat juga untuk ke Presiden RI, pintanya

" Saya  meminta  untuk   kembali  surat  khusus ditujukan ke Presiden terkait Perpres Nomor 104 yang mau direvisi , dan juga menyampaikan ke Komisi 1,"  harapnya. (( MUHLIS)