Aspirasi Pemberhentian Perangkat Desa Bentenglompoe, Diduga Menyalahi Aturan

Aspirasi pemberhentian perangkat desa ( Foto Muhlis /ICN)

 Wajo, INFOCHANELNASIONAL.COM-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Wajo, kembali menerima aspirasi dugaan pemberhentian perangkat desa Beteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, (Sulsel) . Selasa, (11/01/2022) pukul.14.00 wita

Penerima aspirsi H.Ambo Saro, Junaidi Muhammad, Taqwa Gaffar, Andi Mulyadi dari pemerintah ada Sekda Wajo,  Kabag PMD, Inspektorat, Kesbangpol, Kabag Pemerintahan, Camat Sabbangparu, Kades Benteng Lompoe, Ketua BPD Desa Bentenglompoe.

Ketua Pelita Hukum Independen ( PHI) Kabupaten Wajo, Sudirman 

menyampaikan aspirasi yang  kedua kalinya, dan topiknya terkait surat keputusan Kepala  Desa No.12 Tahun 20201, tanggal 27 Desember 2021, yang memberhentikan 5 perangkat desanya. 

"Kenapa kami aspirasikan karena kepala desa  tidak mentaati aturan  kemendagri dan peraturan bupati, dan aturannya sudah jelas. Bisa meman Kades  memberhentikan perangkat desa jika tidak bekerja maksimal, tetapi harus ada alasan yang dibuat dan dilaporkan ke Camat,"terang Sudirman

Lanjut Sudirman bahwa  Dari lima perangkat yang  yang diberhentikan harus Pak desa  menyiapkan 5 hasil evaluasi yang disampaikan ke Camat, baru Camat merekomendasikan, dan Kades Bentenglompoe tidak bisa menunjukkan itu,"kata Sudirman

 

Dari Camat Sabangparu, Andi Wana, menyampaikan  bahwa meman betul apa yang diutarakan Pelita Hukum Independen( PHI) kalau ini  cerita bersambung,  dan  terkait rekomendasi benar kalau Camat tidak memberikan rekomendasi karena harus ada alasan dan aturan , tapi bukan berarti kades tidak meminta. Tapi menurutnya sudah bersifat formalitas, tuturnya di hadapan aspirator

"Jadi semua perangkat desa yang diberhentikan yang lima orang  adalah lawan dari Kades yang terpilih saat ini, makanya Kades  Bentenglompoe merasa tidak nyaman bersama mereka, dan selalu dihantui perasaan was-was. Tentu kita sepakat agar pemerintahan desa berjalan baik, jangan karena 5 orang ini ribuan masyarakat  Bentenglompoe  yang jadi tumbal. Kita harus mendukung Kepala Desa yang terpilih,' jelasnya

Kepala bidang PMD, Saiful, membenarkan kalau ada tahapan dan rekomedasi dari Camat sebelum pemberhentian.

Ketua Tim penerima aspirasi Zainuddin Ambo Saro, berharap agar pihak PMD harus selalu turun  sosialisasi di tingkat desa terkait aturan pengangkatan dan  pemberhentian perangkat desa, pintanya

 Sementara Ketua Komisi III, Tagwa Gaffar, menjelaskan penguatan aturan perangkat desa bahwa Kemendagri memberikan perlindungan kepada perangkat desa dan apa bila perangkat desa tidak pernah jeda dan aktif bekerja maksimal maka tidak ada alasan untuk memberhentikan.

"Mohon Camat Sabangparu agar mendudukkan baik-baik  lima orang perangkat desa  dan Kepala Desa Bentenglompoe  untuk mencarikan solusi terbaik, tapi  kalau tidak ada mufakat dan jalan lagi bisa baik , baru cari jalan mana yang bisa ditempuh," saran Taqwa Gaffar

Junaidi Muhammad selaku Ketua Bapemperda juga membenarkan kalau pemberhentian perangkat desa yang tidak mengikuti aturan Kemendagri, Perda dan Perbu sudah jelas salah  dan menyalahi aturan pemberhentian perangkat desa dan  secepatnya mengaktifkan perangkat desa,atau mealkukan penjaringan atau mengangkat sementara Pelaksana  Tugas  melihat adanya kekosongan jabatan yang bisa saja menghambat pelayanan masyarakat, harapnya

 Akhir spirasi , disepakati kesimpulan untuk memberikan waktu 7 hari  Pemda Wajo bersama Kepala Desa Bentenglompoe untuk melakukan pembinaan atau mencabut SK pemberhentian Perangka desa, sambil membuat regulasi untuk penjaringan. (Adv)